Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja terima DPRD Probolinggo Foto : Oji/mr

Kepala Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Dimyati Sudja menyarankan DPRD Kota Probolinggo untuk segera menyerahkan laporan dan temuan data  terkait kendala pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Probolinggo kepada Komisi VIII DPR RI.

“Hal ini agar segera ditindaklanjuti oleh Komisi VIII untuk mengadakan Rapat Kerja dengan Kementerian Sosial. Kemudian ditindaklanjuti di Panja Verifikasi dan Validasi Data Kemiskinan,” kata Dimyati saat menerima kunjungan konsultasi DPRD Kota Probolinggo, di Gedung Setjen dan BK DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Dalam pertemuan tersebut terungkap, sebanyak 836 dari 1700 orang penerima PKH di Probolinggo tidak dapat mencairkan haknya. Berdasarkan temuan hasil RDP Komisi VIII dengan Dinas Sosial Kota Probolinggo dan Bank BNI cabang Kota Probolinggo ada ketidakcocokan dengan data semula dalam hal ini perubahan nomor rekening.

Menanggapi kasus ini, Tenaga Ahli Komisi VIII DPR RI Fitrop Bukhori mengakui sudah beberapa kali dapat pengaduan terkait hal ini saat mendampingi anggota ke daerah pemilihan. Menurutnya perlu diperhatikan hal teknis seperti validasi data dan optimalisasi peran pendamping yang melibatkan Dinas Sosial dengan penerima PKH.

“Data penerima PKH itu harus selalu diperbarui. Misalnya kematian atau kelahiran dan sebagainya. Karena banyak juga penerima yang tidak tepat sasaran. Kami minta surat tertulis untuk kami serahkan kepada Anggota Komisi VIII dan ditindaklanjuti di Komisi dan Panja,” kata Fitrop.

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto menjelaskan tidak ada satupun dari pemangku kepentingan yang dapat menjelaskan mengenai permasalahan ini. Untuk itu bersama rombongan, Agus mendatangi Kementerian Sosial dan DPR RI untuk melaporkan persoalan ini.

“Nama dan alamat penerima PKH sama, tapi nomor rekeningnya berubah. Tidak ada satupun yang mengetahuinya. Katanya perbaikan pendataan ada di pusat, makanya kami datang ke sini. Kami berharap agar segera ditindaklanjuti mengingat sebentar lagi tahun ajaran baru anak sekolah, masyarakat tentu membutuhkan dana untuk itu,” pungkas Agus.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPRD Kota Probolinggo Roy Amran mengusulkan adanya perubahan bank di Himpunan Bank Negara (Himbara) yang dipilih untuk menyalurkan bantuan sosial PKH. “Kami minta diganti jadi BRI saja, jangan BNI. Kalau BRI bisa mencapai ke seluruh kecamatan, sehingga dapat mengakomodir kepentingan masyarakat,” harapnya.

Untuk diketahui, PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan yang telah dilakukan Pemerintah Indonesia sejak 2007. (apr/sf)